PERSYARATAN BAILOUT BERSIFAT POLITIS

SUARA RAKYAT : Bailout bagi EURO ZONE merupakan suatu issu yang bersifat politis yag didalamnya mempunyai kepentingan bisnis, hal inilah yang menyebabkan penyelesaian krisis Euro Zone menjadi terkatung katung yang lambat laun akan menghancurkan perekonomian negara negara kawasan Euro, hal ini diperkuat dengan ungkapan  politikus Cyprus, Andros Kyprianou, bahwa  negaranya sebaiknya mempertimbangkan keluar dari zona-euro jika persyaratan bailout yang diterapkan berlebihan. Cyprus, salah satu anggota zona-euro, tengah mengalami kesulitan pendanaan untuk menutupi defisit anggarannya dan telah meminta dana bailout walaupun Uni Eropa belum mengumumkan keputusannya.

Tarik ulur pengumuman Bailout dari Eropa Union akan menambah parah pluktuasi mata uang tunggal eropa tersebut terhadap beberapa mata uang utama negara lain sehingga investor besar (Big Boys) hanya akan melakukan profit taking sehingga posisi euro semakin terombang ambing. Pengambilan keputusan yang terlalu lama tentang persyaratan bailout tidak menutup kemungkinan akan menyeret EURO ZONE dalam situasi resesi terburuk abad ini.

Sementara Pejabat Komisi Eropa dan Spanyol tengah mendiskusikan kebijakan reformasi yang dapat menjadi syarat bantuan keuangan dan pengaktifan program pembelian obligasi ECB, menurut laporan Financial Times. Spanyol ingin semua persyaratan bailout sudah dijalankan sebelum mengumumkan permintaan bantuan keuangan. Spanyol mungkin akan merilis serangkaian kebijakan penghematan baru minggu depan. 

Minggu lalu, Wall Street Journal juga menulis bahwa Spanyol telah memulai dialog dengan otoritas Eropa akan prasyarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Uni Eropa. Jika bantuan keuangan tersebut berhasil didapatkan maka ini tentunya dapat mengaktifkan program pembelian obligasi Spanyol oleh ECB. Pada 14 September silam, Menteri Keuangan Luis de Guindos telah mengatakan Madrid sedang mempersiapkan serangkaian kebijakan reformasi dan akan mengumumkan kebijakan tersebut pada 27 September dimana kebijakan tersebut akan mencerminkan rekomendasi yang diinginkan Eropa.